Saturday, May 15, 2010

DIPA 2010 TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Ditjen Bimas Buddha Siap Melaksanakan Dipa 2010
Secara Transparan dan Akuntabel
Rabu, 17 Maret 2010 16:39 wib



Dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan adanya persepsi yang sama di seluruh satuan kerja, baik di pusat maupun di daerah, untuk mengaplikasikannya ke dalam kegiatan kedinasan sehari-hari. Sejalan dengan harapan Menteri Agama untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisma di lingkungan Kementerian Agama, salah satu upayanya adalah dengan meneguhkan pentingnya perubahan sikap mental, budaya kerja, dan peningkatan kinerja pegawai, melalui pemahaman yang baik atas konsep reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama, dan pentingnya pengendalian internal sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Guna mewujudkan harapan tersebut sudah barang tentu diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik, program kerja yang jelas, transparan, serta dukungan aparatur Ditjen Bimas Buddha yang handal dan professional, sehingga siap dan mampu melaksanakan sistem penyelenggaraan birokrasi secara lebih baik.


Dalam rangka mencapai maksud tersebut maka di awal tahun 2010, setelah DIPA (daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) diserahkan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha segera mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan-kegiatan pendahuluan secara berturut-turut yakni dimulai dengan pelaksanaan kegiatan Penetapan Kinerja tahun 2010 di Banten, Orientasi Tata Cara Pencairan Anggaran di Bogor, dan Konsultasi Pejabat Pusat dan Daerah di Makassar.
Di awali dengan kegiatan Penetapan Kinerja Tahun 2010 di Banten pada tanggal 14 sampai dengan 16 Januari 2010, jajaran Ditjen Bimas Buddha secara bersama-sama mengkaji dan mempelajari secara mendalam seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2010. Melalui kegiatan penetapan kinerja tersebut, Ditjen Bimas Buddha telah mampu merumuskan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Hal ini sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman dalam membuat action plan bagi pelaksana kegiatan khususnya bagi masing-masing leading sektor sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kegiatan yang dibimbing langsung dari Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tersebut diikuti oleh 48 orang peserta.


Setelah berhasil disusun jadwal pelaksanaan seluruh kegiatan selama satu tahun, segera disusul dengan kegiatan orientasi tata cara pencairan anggaran. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 22 Januari 2010 di Bogor tersebut sebagai wujud konsekuensi dari amanat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan NOmor 66 Tahun 2005. Atas dasar amanat Peraturan Dirjen Perbendaharaan tersebut seluruh aparat yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan Negara wajib melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku merupakan salah satu usaha untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan anggaran maupun penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan hal tersebut Drs. Budi Setiawan, M.Sc selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menekankan agar Ditjen Bimas Buddha sebagai bagian dari Kementrerian Agama mampu meningkatkan kwalitas pelaksanaan kegiatan yang tercermin dalam laporan keuangan dapat meningkat dari yang selama ini masih disclemer, menjuadi wajar dengan pengecualian (WDP) dan pada akhirnya akan dapat diwujudkan opini atas laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian (WTP)


Kegiatan orientasi tata cara pencairan anggaran tersebut dibimbing langsung oleh nara sumber dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV, dan pada kesempatan itu pula dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dari para Pengelola Keuangan dihadapan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, meliputi: Para Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat Penerbit dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran.

Kegiatan pendahuluan tersebut ditutup dengan acara Konsultasi antara Pejabat Pusat dan Daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, yang diselenggarakan pada tanggal 28 s.d 30 Januari 2010 di Makassar. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Pejabat Pusat dan Para Pembimbing Masyarakat Buddha serta Penyelenggara Bimas Buddha seluruh Indonesia tersebut di buka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI. Dalam kesempatan tersebut Bapak Suparta menegaskan bahwa Konsultasi yang dilaksanakan di awal tahun merupakan langkah strategis untuk mengevalusai atas pelaksanaan kegiatan selama tahun sebelumnya dan sekaligus merencanakan kegiatan pada tahun berjalan. Lebih lanjut Bapak Suparta menegaskan bahwa tema kegiatan "meningkatkan mentalitas dan integritas aparatur untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, professional, transparan dan akuntabel" tersebut sudah tentu dibuat bukan semata-mata karena eforia ataupun trend yang sedang berlangsung, tetapi lebih diyakini sebagai sebuah cita-cita yang hendak diwujudkan, karena setiap kata dari tema yang diangkat tersebut memiliki nilai-nilai yang sangat baik dan luhur, yang kesemuanya memerlukan adanya keteguhan dan komitmen yang kuat dalam pelaksanaannya. Dalam kesempatan bertatap muka dengan seluruh jajaran pejabat pusat dan pembimas Buddha serta penyelenggara bimas Buddha, Bapak Suparta juga menyampaikan materi yang berjudul Peranan Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) dalam membentuk mentalitas dan integritas aparatur. Disinilah Bapak Suparta memberikan penegasan-penegasan bagaimana seorang aparatur Kementerian Agama yang lekat dengan sebuah konsekuensi atas label agama, mampu mengekspresikan kesadaran keagamaannya dalam kehidupan kesehariannya. Seluruh aparatur kementerian Agama harus menyadari bahwa Agama memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai landasan spiritual, moral, dan etik. Agama mengandung makna nilai-nilai luhur yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Kita juga harus meyakini bahwa Agama juga memiliki daya konstruktif, regulatif, dan reformatif dalam pembangunan tatanan kehidupan manusia. Dengan diamalkannya agama yang baik maka akan dapat menjadi daya tangkal yang efektif terhadap kecenderungan perilaku menyimpang, bertindak di luar batas kemanusiaan atau koridor hukum yang berlaku, bahkan melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bapak Suparta juga menggaris bawahi bahwa pengamalan agama oleh para aparatur pemerintah menjadi sangat penting apabila mendapat dukungan dan spirit dari keluarganya. Dengan dijadikannya agama sebagai landasan dalam melaksanakan tugas, dan senantiasa mendapatkan kontrol dari keluarga, maka dapat diyakini akan meningkatkan kinerja aparatur. Nilai-nilai luhur agama yang tertanam dengan baik, melalui sentuhan hati nurani, akan dapat mendorong aparatur untuk senantiasa berbuat kebajikan, malu berbuat menyimpang, dan takut akan akibat dari perbuatan menyimpang tersebut. Dengan tertanamnya nilai-nilai luhur agama dalam diri setiap aparatur, maka sudah tentu akan tercipta pengawasan yang berangkat dari kesadaran beragama, yang berlandaskan keyakinan kepada Tuhan Yang Mahaesa.

Sumber:
http://bimasbuddha.depag.go.id/index.php/berita/baca/Ditjen-Bimas-Buddha-Siap-Melaksanakan-Dipa-2010-Secara-Transparan-dan-Akuntabel